KATA PENGANTAR
Segala puji
bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat
kesempatan dan kesehatan sehingga kami sebagai penyusun dapat menyelesaikan
makalah dengan judul “Pengeluaran Pemerintah Indonesia”. Kemudian shalawat
beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Saw. yang telah
memberikan pedoman hidup yakni al-Qur’an dan Sunnah untuk keselamatan umat di
dunia.
makalah ini
merupakan salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia di program studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selanjutnya kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Suhenda Wiranata, DR., M.E., selaku dosen pembimbing mata kuliah
Perekonomian Indonesia yang telah
memberikan bimbingan serta arahan di mata kuliah ini.
Akhirnya kami
sebagai penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam
penulisan makalah ini, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Jakarta, 23 September 2014
Kelompok 4
DAFTAR ISI
Kata Pengantar................................................................................................................1
Daftar
Isi.........................................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang....................................................................................................3
B.
Rumusan
Masalah...............................................................................................4
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengeluaran
Pemerintah......................................................................................5
B. Teori Pengeluaran Pemerintah
1.
Teori Pengeluaran Pemerintah Secara
Mikro...............................................6
2.
Teori Pengeluaran Pemerintah Secara Makro
a.
Teori
Keynes...........................................................................................7
b.
Teori Rostow dan
Musgrave...................................................................8
c.
Teori Wagner..........................................................................................9
d.
Teori Peacoch dan
Wisesman...............................................................11
C. Prinsip-prinsip Pokok dalam Pengeluaran
Pemerintah
1.
Asas Moralita..............................................................................................13
2.
Asas
Nasionalita..........................................................................................13
3.
Asas Demokrasi (Pancasila).......................................................................13
4.
Asas
Rasionalita..........................................................................................13
5.
Asas Fungsionalita
(Teologi)......................................................................14
6.
Asas
Perkembangan....................................................................................14
7.
Asas Keseimangan dan
Keadilan................................................................14
D. Klasifikasi Pengeluaran
Pemerintah.................................................................14
E. Faktor yang mempengaruhi besarnya Pengeluaran
Pemerintah dalam satu periode
1.
Proyeksi Jumlah Pajak
diterima..................................................................16
2.
Tujuan Ekonomi yang ingin dicapai...........................................................16
3.
Pertimbangan Politik dan
Keamanan..........................................................17
F. Macam-macam Pengeluaran Pemerintah
1.
Pemerintah Pusat.........................................................................................17
2.
Pemerintah
Propinsi....................................................................................17
3.
Pemerintah Kabupaten/kota........................................................................18
G. Wujud Pengeluaran Pemerintah di Indonesia
1.
Pengeluaran Pemerintah dibidang
Pendidikan............................................19
2.
Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan.............................................20
H. Pengeluaran Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap
Perekonomian
1. Sektor
Produksi.............................................................................................21
2. Sektor Distribusi...........................................................................................21
3. Sektor Konsumsi
Masyarakat.......................................................................22
4. Sektor Keseimbangan
Perekonomian...........................................................22
I. Data
Pengeluaran Pemerintah Tahun 2010-2013...............................................23
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan.......................................................................................................24
DAFTAR
PUSTAKA...................................................................................................26
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Setiap anggota masyarakat
menginginkan kemakmuran material dan spiritual dalam arti dapat terpenuhi
keinginan atau kebutuhannya yang selalu berkembang, maka bagi masyarakat
sebagai keseluruhan menghendaki keamanan (termasuk kestabilan), keadilan dan
kemakmura, disini pemerintah dalam kegiatannya ditujukan untuk mencapai tujuan
tersebut agar keinginan masyarakatnya terpenuhi. Dalam pelaksanaannya digunakan
barang-barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk berupa uang. Penggunaann
uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah inilah yang dimaksudkan dengan
pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan sebagai
penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatau kegiatan
negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan
kesejahteraan.
Pengeluaran pemerintah merupakan salah
satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan
pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa
Y = C + I + G + X-M.
Formula ini dikenal sebagai identitas
pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan
variable-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variable G
menyatakan pengeluaran pemerintah (Government expenditures), I investment, X-M
adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya
dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran
pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional.
Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam
perekonomian nasional.
Pemerintah tentu saja tidak hanya
melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan. Penerimaan dan
pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai
pendapatan dan belanja negara. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkenaan
dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara)
disebut kebijksanaan fiskal.
Pengeluaran pemerintah
biasanya direncanakan jauh lebih dulu. Jadi pemerintah membuat daftar anggaran
yang akan dikeluarkan setiap tahunya, yang di Indonesia dijabarkan dalam
Anggaram Perencanaan Belanja Negara (APBN).
Pengeluaran pemerintah
sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah,
yang masing-masing mempunyai struktur pengeluaran tersendiri dan berbeda. Dalam
makalah ini nantinya akan dijelaskan tentang pengeluaran pemerintah, baik
pengeluaran negara maupun daerah.
B. Rumusan
Masalah
1. Apa pengertian Pengeluaran Pemerintah?
2. Apa saja Teori yang membangun tentang Pengeluaran
Pemerintah?
3. Apa saja prinsip-prinsip pokok dalam pngeluaran
pemerintah?
4. Bagaimana klasifikasi pengaturan pemerintah?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran
pemerintah?
6. Apa saja macam-macam pengeluaran pemerintah?
7. Apa saja wujud pengeluaran pemerintah di Indonesia?
8. Apa saja pengaruh pengeluaran pemereintah terhadap
perekonomian?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
PENGELUARAN PEMERINTAH
Pengeluaran pemerintah
merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan
untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam – macam program. Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara
garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut :[1]
1.
Pengeluaran Rutin
Pengeluaran rutin
adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri
dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok
dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang - barang yang
digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari – hari, subsidi, pembayaran
angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk
memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik
dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan.
2.
Pengeluaran Pembangunan
Pengeluaran pembangunan merupakan
pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik
dalam rangka menambah modal mayarakat. Contoh pembangunan fisik adalah
pembangunan jalan,
jembatan, sekolah dan ruman sakit. Sedangkan
pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Pengeluaran pemerintah
adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk
kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu
kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan
biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut
(Mangkosoebroto, 1993 : 169).
Pengeluaran yang
dilakukan pemerintah menujukkan perannya dalam perekonomian Dalam rangka
mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Menurut Dumairy (1999 : 56)
Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :
a. Peran
alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa
optimal dan mendukung
efisiensi produksi.
b. Peran
distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber
daya, kesempatan dan
hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar.
c. Peran
stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas
perekonomian dan
memulihkannya jika berada dalam keadaan equilibrium.
d. Peran
Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan
ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.[2]
B.
TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH
1.
Pengeluaran
pemerintah secara mikro
Teori mikro
mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor – faktor
yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang –
barang publik dan faktor – faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.
Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah
barang publik yang disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan
terhadap barang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah
yaitu:
a.
Perubahan
permintaan akan barang publik.
b. Perubahan
dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan perubahan dari
kombinasi faktor produksi yang digunakan.
c.
Perubahan
kualitas barang publik.
d.
Perubahan
harga faktor – faktor produksi.
2.
Pengeluaran pemerintah secara makro
A. Teori Keynes
Persamaan keseimbangan
pendapatan nasional menurut Keynes adalah Y= C+I+G. Dimana (Y) merupakan
pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah
Pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai
(G) terhadap Y serta
mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi
pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes,
untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya
untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih
tinggi dari pendapatan nasional,
sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi
(C) dalam perekonomian.
Perpajakan dan pengeluaran pemerintah
saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja
pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi
efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan
dimana pemerintah melaksanakananggaran surplus dalam menekan pengeluaran
pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka
pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan
meningkatkan pengeluaran pemerintah.
Suatu penurunan dalam pengeluaran
pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan
nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (multiplier
effect) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian
mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (over-heating). Sebaliknya
adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka
suatu suntikan
(injection) ke
dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan
agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.
B. Teori
Rostow dan Musgrave
Teori ini dikemukakan
oleh Rostow dan Musgrave yang didasarkan pada pandangan mereka melalui
pengamatan terhadap pembangunan
ekonomi di beberapa Negara.
Model ini menghubungkan tahap – tahap pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang
terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal
perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi
besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana
seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.
Di tahap menengah peranan investasi
pemerintah masih dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta
yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada
akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih
banyak dan lebi baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari
penyediaan prasarana ke aktivitas – aktivitas sosial seperti program
kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.[3]
C. Teori
Wagner
Teori
ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin
besar terhadap GNP. Menurutnya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan
perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat,
terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam
masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.
Hukum
Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:
|
<
|
<
.. <
|
Keterangan:
|
||
PkPP
|
=
|
Pengeluaran pemerintah per kapita
|
PPk
|
=
|
Pendapatan
nasional per kapita
|
1,2,..,n
|
=
|
Indeks
waktu (tahun)
|
|
|
|
Teori Wagner bertitik tolak pada suatu
teori yang disebut organictheory of state. Teori tersebut
menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak. Menurut
Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat
yaitu :
a.
Tuntutan
peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan;
b.
Kenaikan
tingkat pendapatan masyarakat;
c.
Urbanisasi
yang mengiringi pertumbuhan ekonomi;
d.
Perkembangan
demografi;
e.
Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi
perkembangan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara
industri-
industri dan hubungan antara industri dengan
masyarakat akan semakin rumit dan komplekssehingga potensi terjadinya kegagalan
eksternalitas negatif menjadi semakin besar.
Hukum Wagner ini ditunjukkan oleh digram
berikut ini dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk
eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan seperti ditunjukkan kurva
2.
|
|
|
Z = kurva
perkembangan pengeluaran pemerintah
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Waktu
|
|
Sumber :
Mangkusoebroto
|
|
|
|
|
Gambar 1.1
Kurva Teori Wagner
D. Teori Peacock
dan Wiseman
Teori ini memandang bahwa
pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat
tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran
pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan
dasar dari pemungutan suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat
toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya
pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran
pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk
membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk
membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah
untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.[4]
Menurut mereka perkembangan ekonomi
menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak
berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah
juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP
menyebabkan penerimaan pemerintah yang menjadi semakin besar. Apabila keadaan
normal tersebut terganggu, misalnya karena ada perang, maka pemerintah harus
memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan
pemerintah dari pajak juga harus meningkat, dan pemerintah meningkatkan
penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk
investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan
(displacement effect),
yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta
dialihkan pada aktivitas pemerintah. Selain itu banyak aktivitas pemerintah
yang baru kelihatan setelah terjadinya perang, yang disebut efek inspeksi
(inspection effect). Adanya
gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke
tangan pemerintah, yang disebut efek konsentrasi (concentration effect).
Adanya ketiga efek diatas menyebabkan
bertambahnya aktivitas pemerintah setelah perang sehingga tingkat pajak tidak
turun kembali. Ini digambarkan dalam kurva berikut:
Pengeluaran
Pemerintah/GDP
|
D
|
|
|
|
Sumber : Mangkusoebroto
Gambar 1.2
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Menurut Peacock Dan Wiseman
Pada grafik diatas terlihat bahwa dalam
keadaan normal dari tahun t ke t+1, pengeluaran pemerintah terhadap GDP naik
sebagaimana ditunjukkan oleh garis AG. Apabila pada tahun terjadi perang maka
pengeluaran pemerintah naik sebesar AC dan kemudian naik seperti ditunjukkan
pada segmen CD. Setelah perang selesai (t+1) pengeluran pemerintah tidak turun
lagi ke G yaitu perkembangan pengeluaran pemerintah apabila tidak terjadi
perang. Hal ini akibat pemerintah memerlukan dana tambahan untuk mengembalikan
pinjaman yang digunakan dalam pembiayaan perang sehingga tarif pajak dinaikkan.
C.
PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM PENGELUARAN PEMERINTAH
Prinsip-prinsip
pokok dalam pengeluaran pemerintah :
1.
Asas Moralita
Asas
Moralita menyangkut nahwa pengeluaran negara haruslah berprinsip pada
nilai-nilai moral kemasyarakatan. Apa yang disusun (direncanakan) dan mekanisme
yang dijalankan haruslah berdasarkan nilai-nilai moralitas masyarakat.
2.
Asas Nasionalita
Asas Nasionalita terkait bahwa nilai
nasionalisme (kebangsaan) menjadi ruh yang terus menjiwai setiap aktivitas
(proses) penyusunan anggaran tersebut, termasuk apa yang menjadi tujuan dari
setiap pengeluaran yang direncanakan tersebut adalah demi terciptanya
kesejahteraan bangsa Indonesia.
3.
Asas Demokrasi (Pancasila)
Bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas
Bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas
pemerintah
dalam menyelenggarakan pemerintahan, hal ini harus dilakukan
melalui
mekanisme dan nilai-nilai demokrasi.
4.
Asas Rasionalita
Apa yang terjadi di apangan (kehidupan masyarakat sesungguhnya) dan
Apa yang terjadi di apangan (kehidupan masyarakat sesungguhnya) dan
juga apa yang menjadi
keterburukan masyarakat harus menjadi landasan atau
acuan untuk memutuskan apa yang
akan diambil sebagai pilihan. Hal ini pun
bertujuan agar pengeluaran
benar-benar bisa efektif dan efisien (produktif).
5.
Asas fungsionalita (teologi)
Asas kemanfaatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun
Asas kemanfaatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun
anggaran pengeluaran. Dana tersebut akan bisa menghasilkan apa
dan dapat
digunakan untuk apa, selain
itu aspek teologis bagi bangsa kita yang
merupakan bangsa yang beragama tentu
menjadi aspek penting yang juga tidak
boleh kita lepaskan begitu saja. Sisi
spiritualitas penting untuk menjadi
nilai/ukuran kemanfaatan sesuatu hal.
6. Asas perkembangan
Pembangunan nasional tentu menjadi unsur yang penting, yang memang
6. Asas perkembangan
Pembangunan nasional tentu menjadi unsur yang penting, yang memang
tentu saja mejadi tujuan dari
banyak negara untuk terus meningkatakan
pertumbuahan ekonominya.
7. Asas keseimbangan dan keadilan
Dalam menyusun suatu anggaran pengeluaran tentu faktor keadilan pada
7. Asas keseimbangan dan keadilan
Dalam menyusun suatu anggaran pengeluaran tentu faktor keadilan pada
semua pihak dan juga masalah
keseimbangan (keproporsionalan) menjadi titik
tekan terrcapainya suatu kesejahteraan yang merata untuk seluruh
rakyat.
D.
KLASIFIKASI PENGELUARAN PEMERINTAH
Menurut Suparmoko (1994 :
78) Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sebagai berikut:[5]
a. Pengeluaran
pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan
ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
b. Pengeluaran
pemeritah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
c.
Pengeluaran
pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.
d. Pengeluaran
pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan
penyebaran daya beli yang lebih luas. .
Maka
pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Pengeluaran
yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran
pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa
atau barang yang bersangkutan. Contohnya pengeluaran untuk jasa negara,
pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek–proyek
produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran
yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan keuntungan ekonomis bagi
masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang
lain pada akhirnya akan menaikan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah
menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk
pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Pengeluaran
yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu
pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat.
Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga
hal ini dapat juga menaikkan penghasilan dalam kaitannya jasa-jasa tadi.
4. Pengeluaran
yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk
pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi
penghasilan yang menerimanya akan naik.
5. Pengeluaran
yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk
anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan
pemeliharaan bagi mereka di masa
yang akan datang pasti akan lebih besar.
Pengeluaran
pemerintah juga dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Pembedaan
antara Pengeluaran atau Belanja Rutin dan Pengeluaran atau Belanja Pembangunan.
2.
Pembedaan antara Current Account
atau Current Expenditure dengan Capital Expenditure atau
Capital Account.
3. Pembedaan
Obligatory Expenditure dengan Optional Expenditure, antara Real
Expenditure dengan Transfer Expenditure dan antara Liquidated
Expenditure dengan Cash Expenditure.
E. FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI BESARNYA PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM SATU PERIODE
1.
Proyeksi jumlah
pajak yang diterima
Pajak merupakan sumber utama penerimaan
negara. Ada kecenderungan semakin banyak pajak yang diterima maka semakin besar
pengeluaran yang dilakukan.
2.
Tujuan ekonomi
yang ingin dicapai pemerintah
Tujuan – tujuan utama yang ingin dicapai
pemerintah yaitu mengurangi pengangguran, menurunkan tingkat inflasi dan
mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Maka diperlukan dana yang
besar yang salah satunya bersumber dari pajak. Dalam rangka mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengagguran perlu diadakan perbaikan jalan
dan sarana lainnya guna meningkatkan minat investasi swata, Sering kali penerimaan
yang berasal dari pajak tidak mencukupi maka terkadang keputusan untuk mencetak
uang baru merupakan jalan yang diambil pemerintah.
3.
Pertimbangan
politik dan keamanan
Stabilitas politik sering kali berpengaruh
terhadap stabilitas perekonomian. Seperti perang yang melanda suatu Negara. Hal
ini tentu berdampak pada besarnya alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah
untuk membiayai perang, yang pada akhirnya juga mengganggu iklim investasi di
Negara yang bersangkutan karena alasan keamanan.
F.
MACAM-MACAM PENGELUARAN PEMERINTAH
1. Pemerintah Pusat
1. Pemerintah Pusat
Dalam
pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu
dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN,
pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran
untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja
antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah,
bantuan sosial, dll. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan
serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk
pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok
pinjaman luar negeri, dll.
2. Pemerintah Propinsi
Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN,
maka di pemerintah propinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana
alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari
masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi
belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas,
belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan
belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap,
belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga.
3. Pemerintah
Kabupaten/Kota
APBD dalam
Kabupaten/Kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi
hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan,
terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke
Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, pengeluaran
untuk Pembiayaan, terdiri dari, pembayaran Pokok Pinjaman, penyertaan modal
pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah
otonom lainnya.
a. Pengeluaran
Investasi
Pengeluaran
investasi adalah pengeluaran yang
ditujukan untuk menambah kekuatan
dan ketahanan ekonomi
di masa datang.
Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan
tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll.
b. Pengeluaran
Penciptaan Lapangan Kerja
Pengeluaran untuk
menciptakan lapangan kerja,
serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.
c. Pengeluaran
Kesejahteraan Rakyat
Pengeluaran Kesejahteraan
Rakyat adalah pengeluaran
yang mempunyai pengaruh langsung
terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat
menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi,
subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll.
d. Pengeluaran
Penghematan Masa Depan
Pengeluaran penghematan
masa depan adalah
pendapatan yang tidak
memberikan
manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah
yang lebih besar
di masa yang
akan datang.Pengeluaran
untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim,
dll.
e. Pengeluaran Yang
Tidak Produktif
Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran
yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun
diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.
G. WUJUD
PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA
1.
Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendididkan
Sumber daya manusia bagi
suatu bangsa merupakan salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi
dan sosial bangsa tersebut. Untuk itu pendidikan formal merupakan kebutuhan
mutlak bagi masyarakat yang wajib disediakan oleh Negara. Tidak hanya untuk
memperoleh pemgetahuan, norma – norma, nilai luhur dan cita – cita pun bisa
sekaligus tertanam.
Saat ini pemerintah meyediakan anggaran minimal 20
persen dari APBN untuk bidang pendidikan. Kebijakan ini tercantum dalam UU No 20
tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan
biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20
persen dari APBD. Hal ini tak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dalam rangka menghadapi perkembangan zaman. Sebab kemajuan suatu
bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakatnya.
Achsanah (dalam Maryani, 2010 : 6)
menyebutkan bahwa peran dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya
mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khusus
yang dimiliki oleh sektor pendidikan karena karakteristik yang ada pada sektor
pendidikan yaitu sebagai berikut:
1. Pengeluaran
pendidikan sebagai investasi
2.
Eksternalitas
3. Pengeluaran
bidang pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan publik
4.
Rate of return pendidikan
Tersedianya sumber
teknologi yang efisien
harus disertai dengan
tersedianya sumber daya manusia yang dapat
memanfaatkan teknologi tersebut. Yang pada akhirnya menunjukkan bahwa
pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan produktivitas manusia.
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dalah wujud nyata peran serta
pemerintah dalam meningkatkan mutu dan produktivitas masyarakatnya.
2. Pengeluaran
Pemerintah Pada Bidang Kesehatan
Kesehatan
adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktivitas
dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan
salah satu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Tidak hanya bagi
usia dewasa namun juga anak – anak. Sebagai Negara berkembang yang sangat rentan
akan masalah kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang
sedemikian rupa oleh pemerintah.
Jika
dibandingkan dengan dengan masa sebelum orde baru, maka sejak orde baru hingga
saat saat ini, perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia sudah mengalami
banyak kemajuan. Hal ini diukur dari indikator kesehatan antara lain tingkat
kematian bayi, kecukupan gizi anak – anak dan remaja, kondisi sanitasi umum,
jumlah dokter dan juru rawat, serta jumlah rumah sakit dan puskesmas, sudah
mengalami perkembangan cukup pesat.
3.
Undang
– undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36
tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat
dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran
kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10
persen dari APBD di luar gaji.
H. PENGELUARAN NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEREKONOMIAN
Dalam pengeluaran
negara, dapat menimbulkan
dampak atau pengaruh
terhadap
perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh
besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :[7]
a.
Sektor Produksi
Pengeluaran negara secara langsung atau
tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat
secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi
faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management).
Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan
barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan
jasa yang dibutuhkan pemerintah.. Pengeluaran pemerintah untuk sektor
pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena
pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang
berkualitas produksi akan meningkat.
b.
Sektor
Distribusi
Pengeluaran negara secara langsung atau
tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa.
Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang
kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi
listrik, pupuk, BBM, dll.
Pengeluaran pemerintah untuk biaya
pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan
yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang
lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut
dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah
tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan,
barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati
tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak
memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
c.
Sektor Konsumsi Masyarakat
sektor
konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah
untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat
menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu
akan mengkonsumsi produk/jasa
lebih banyak lagi.
Kebijakan pengurangan
subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM
akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun.
d.
Sektor Keseimbangan Perekonomian
Untuk mencapai
target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat
pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang
tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat
employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai
untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola
defisit anggaran.
I.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah
Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran, 2010-2013 (Ribuan Rupiah)
Jenis Pengeluaran
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013*)
|
|||||
|
A.
|
BELANJA TIDAK LANGSUNG
|
53152485827
|
|
66590354071
|
101468624588
|
|
111930423182
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Belanja Pegawai
|
20692837531
|
|
24825623272
|
27208539791
|
|
31076089278
|
|
|
2
|
Belanja Bunga
|
9167475
|
|
14724999
|
25975172
|
|
88881412
|
|
|
3
|
Belanja Subsidi
|
64605959
|
|
39552236
|
26641086
|
|
42913300
|
|
|
4
|
Belanja Hibah
|
4428118542
|
|
7368705579
|
33608704717
|
|
36811925108
|
|
|
5
|
Belanja Bantuan Sosial
|
3627404487
|
|
4007604216
|
1402416897
|
|
3110492495
|
|
|
6
|
Belanja Bagi Hasil
|
13627990091
|
|
17300751767
|
20956233374
|
|
20441086385
|
|
|
7
|
Belanja Bantuan Keuangan
|
10552027515
|
|
12842293763
|
18004216615
|
|
19233934669
|
|
|
8
|
Pengeluaran Tidak Terduga
|
150334227
|
|
191098239
|
235896936
|
|
1125100535
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.
|
BELANJA LANGSUNG
|
59000922032
|
|
65627357161
|
77977219171
|
|
101938501671
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Belanja Pegawai
|
6669635011
|
|
5637664281
|
6637103062
|
|
7939885373
|
|
|
2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
26992274147
|
|
33656718936
|
41370226739
|
|
50944362372
|
|
|
3
|
Belanja Modal
|
25339012874
|
|
26332973944
|
29969889370
|
|
43054253926
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.
|
PEMBIAYAAN DAERAH
|
21319618627
|
|
28286729646
|
33007127158
|
|
6468950039
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH
|
133473026486
|
|
160504440878
|
212452970917
|
|
220337874892
|
|
|
*)
|
Data APBD
|
|
|
|
|
|
|
|
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Secara umum, Indonesia
termasuk negara berkembang, terutama jika dilihat dari sudut pandang kemampuan
ekonomi masyarakat. Sebagai parameter, pendapatan perkapita Indonesia (USD
1.604) masih berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN (USD 1.890) pada
tahun 2007. Namun ini bukan berarti secara mutlak bahwa Indonesia, dari sudut
pandang teori pengeluaran, dipastikan
berada pada tahap perkembangan ekonomi.
Teori pengeluaran negara Musgrave dan Rostow lebih menekankan
pada proporsi belanja suatu negara dalam memandang perkembangan ekonomi. Tahap
perkembangan ekonomi lebih dinilai dari pertanyaan apa saja sektor yang
dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan belanja
pemerintah. Dari situ akan terlihat perbedaan arah pembangunan sebuah negara.
Negara pada tahap awal perkembangan, karena masih minim infrastruktur, tentu
akan lebih menekankan anggaran negara untuk investasi modal yang lebih bersifat
starting development, seperti pembangunan gedung perkantoran daerah, gedung
pendidikan, pasar, jalan umum, maupun gedung pelayanan kesehatan.
Dalam hal ini, masyarakat
masih bergantung pada peran sentral pemerintah
dalam lalu lintas pemenuhan kebutuhan dan peran swasta masih
belum begitu
dirasakan. Hal ini bisa berarti sektor swasta masih memulai
investasi atau sudah
relatif lama berdiri namun belum berkembang sehingga belum
dominan dalam
sistem perekonomian.
Pada tahap lanjut ekonomi,
dijelaskan oleh Musgrave dan Rostow bahwa
pengeluaran negara lebih bersifat meningkatkan mutu layanan dan
kesejahteraan
masyarakat. Misalnya, pemanfaatan teknologi mutakhir dalam
pelayanan
kesehatan. Bisa juga dengan meningkatkan standar pendidikan
menuju ruang
lingkup yang lebih luas, seperti Sekolah Bertaraf Internasional.
Muncul juga
kebutuhan baru akan adanya program perawatan lingkungan maupun
penyediaan
sarana rekreasi masyarakat. Yang jelas, pemerintah tidak lagi
memfokuskan
anggaran untuk pembangunan gedung dan pengadaan prasarana.
Adapun
kebijakan yang menyinggung fasilitas pemerintah lebih bersifat
memperbaharui
dan memelihara.
Indonesia memiliki wilayah
negara yang amat luas. Tidak mudah
mengklasifikasikan Indonesia termasuk negara dalam tahap awal
perkembangan
ekonomi, tahap menengah, atau tahap lanjut pembangunan ekonomi.
Ini
disebabkan adanya perbedaan kemajuan pembangunan yang cukup
signifikan di
masing-masing wilayah. Ini juga menyangkut tingkat kemajuan
pendidikan dan
kesejahteraan masyarakat. Tidak adil jika Pulau Jawa dijadikan
standar
kemajuan negara dengan alasan disitu berdiri Ibukota Negara
Indonesia atau
terpadat penduduknya. Tapi terlalu naif juga jika kemajuan
Indonesia diukur dari
perkembangan Pulau Papua. Jika kita jadikan kebijakan pemerintah
di Pulau
Jawa sebagai acuan, maka Indonesia bisa dikategorikan sebagai
negara pada
tahap lanjut pembangunan ekonomi. Namun sebaliknya yang akan
terjadi jika
kita menggunakan pulau-pulau yang berada di ujung nusantara,
seperti pulau
Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara sebaga tolak ukur. Pada
wilayah tersebut,
pembangunan masih sangat minim sehingga bisa dikategorikan bahwa
negara
masih berada pada tahap awal perkembangan ekonomi.
Namun sebagai standar, perkembangan ekonomi sebuah negara lebih
tepat jika
dinilai dari kebijakan pemerintah pusat yang merupakan kebijakan
umum suatu
negara. Di Indonesia, pengeluaran negara secara konstitusional
tercermin dalam
APBN dan APBD.
Aliasuddin, Taufiq C.
Dawood.Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah
.Fakultas Ekonomi, Universitas
Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh.
Dumairy, 1997.Perekonomian
Indonesia.Jakarta : Penerbit Erlangga.
Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. Ekonomi
Publik. Yogyakarta: BPFE.
www.Kemenkeu.go.id
3 komentar:
kenapa reverensi Suparmoko (1994 ) tidak di cantumkan
Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.
Nama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.
Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.
Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.
Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut
The Orleans Casino & Hotel - Mapyro
Discover the Orleans 경상남도 출장샵 Casino & Hotel, Louisiana location with 1xbet korean detailed customer reviews, videos, photos and more. 속초 출장안마 Save big 안산 출장샵 with other Bookies 김해 출장샵 Nearby.
Posting Komentar