KATA PENGANTAR
Segala puji
bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat
kesempatan dan kesehatan sehingga kami sebagai penyusun dapat menyelesaikan
makalah dengan judul “Pengeluaran Pemerintah Indonesia”. Kemudian shalawat
beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Saw. yang telah
memberikan pedoman hidup yakni al-Qur’an dan Sunnah untuk keselamatan umat di
dunia.
makalah ini
merupakan salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia di program studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selanjutnya kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Suhenda Wiranata, DR., M.E., selaku dosen pembimbing mata kuliah
Perekonomian Indonesia yang telah
memberikan bimbingan serta arahan di mata kuliah ini.
Akhirnya kami
sebagai penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam
penulisan makalah ini, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Jakarta, 23 September 2014
Kelompok 4
DAFTAR ISI
Kata Pengantar................................................................................................................1
Daftar
Isi.........................................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang....................................................................................................3
B.
Rumusan
Masalah...............................................................................................4
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengeluaran
Pemerintah......................................................................................5
B. Teori Pengeluaran Pemerintah
1.
Teori Pengeluaran Pemerintah Secara
Mikro...............................................6
2.
Teori Pengeluaran Pemerintah Secara Makro
a.
Teori
Keynes...........................................................................................7
b.
Teori Rostow dan
Musgrave...................................................................8
c.
Teori Wagner..........................................................................................9
d.
Teori Peacoch dan
Wisesman...............................................................11
C. Prinsip-prinsip Pokok dalam Pengeluaran
Pemerintah
1.
Asas Moralita..............................................................................................13
2.
Asas
Nasionalita..........................................................................................13
3.
Asas Demokrasi (Pancasila).......................................................................13
4.
Asas
Rasionalita..........................................................................................13
5.
Asas Fungsionalita
(Teologi)......................................................................14
6.
Asas
Perkembangan....................................................................................14
7.
Asas Keseimangan dan
Keadilan................................................................14
D. Klasifikasi Pengeluaran
Pemerintah.................................................................14
E. Faktor yang mempengaruhi besarnya Pengeluaran
Pemerintah dalam satu periode
1.
Proyeksi Jumlah Pajak
diterima..................................................................16
2.
Tujuan Ekonomi yang ingin dicapai...........................................................16
3.
Pertimbangan Politik dan
Keamanan..........................................................17
F. Macam-macam Pengeluaran Pemerintah
1.
Pemerintah Pusat.........................................................................................17
2.
Pemerintah
Propinsi....................................................................................17
3.
Pemerintah Kabupaten/kota........................................................................18
G. Wujud Pengeluaran Pemerintah di Indonesia
1.
Pengeluaran Pemerintah dibidang
Pendidikan............................................19
2.
Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan.............................................20
H. Pengeluaran Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap
Perekonomian
1. Sektor
Produksi.............................................................................................21
2. Sektor Distribusi...........................................................................................21
3. Sektor Konsumsi
Masyarakat.......................................................................22
4. Sektor Keseimbangan
Perekonomian...........................................................22
I. Data
Pengeluaran Pemerintah Tahun 2010-2013...............................................23
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan.......................................................................................................24
DAFTAR
PUSTAKA...................................................................................................26
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Setiap anggota masyarakat
menginginkan kemakmuran material dan spiritual dalam arti dapat terpenuhi
keinginan atau kebutuhannya yang selalu berkembang, maka bagi masyarakat
sebagai keseluruhan menghendaki keamanan (termasuk kestabilan), keadilan dan
kemakmura, disini pemerintah dalam kegiatannya ditujukan untuk mencapai tujuan
tersebut agar keinginan masyarakatnya terpenuhi. Dalam pelaksanaannya digunakan
barang-barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk berupa uang. Penggunaann
uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah inilah yang dimaksudkan dengan
pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan sebagai
penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatau kegiatan
negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan
kesejahteraan.
Pengeluaran pemerintah merupakan salah
satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan
pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa
Y = C + I + G + X-M.
Formula ini dikenal sebagai identitas
pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan
variable-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variable G
menyatakan pengeluaran pemerintah (Government expenditures), I investment, X-M
adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya
dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran
pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional.
Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam
perekonomian nasional.
Pemerintah tentu saja tidak hanya
melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan. Penerimaan dan
pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai
pendapatan dan belanja negara. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkenaan
dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara)
disebut kebijksanaan fiskal.
Pengeluaran pemerintah
biasanya direncanakan jauh lebih dulu. Jadi pemerintah membuat daftar anggaran
yang akan dikeluarkan setiap tahunya, yang di Indonesia dijabarkan dalam
Anggaram Perencanaan Belanja Negara (APBN).
Pengeluaran pemerintah
sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah,
yang masing-masing mempunyai struktur pengeluaran tersendiri dan berbeda. Dalam
makalah ini nantinya akan dijelaskan tentang pengeluaran pemerintah, baik
pengeluaran negara maupun daerah.
B. Rumusan
Masalah
1. Apa pengertian Pengeluaran Pemerintah?
2. Apa saja Teori yang membangun tentang Pengeluaran
Pemerintah?
3. Apa saja prinsip-prinsip pokok dalam pngeluaran
pemerintah?
4. Bagaimana klasifikasi pengaturan pemerintah?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran
pemerintah?
6. Apa saja macam-macam pengeluaran pemerintah?
7. Apa saja wujud pengeluaran pemerintah di Indonesia?
8. Apa saja pengaruh pengeluaran pemereintah terhadap
perekonomian?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
PENGELUARAN PEMERINTAH
Pengeluaran pemerintah
merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan
untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam – macam program. Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara
garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut :[1]
1.
Pengeluaran Rutin
Pengeluaran rutin
adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri
dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok
dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang - barang yang
digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari – hari, subsidi, pembayaran
angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk
memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik
dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan.
2.
Pengeluaran Pembangunan
Pengeluaran pembangunan merupakan
pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik
dalam rangka menambah modal mayarakat. Contoh pembangunan fisik adalah
pembangunan jalan,
jembatan, sekolah dan ruman sakit. Sedangkan
pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Pengeluaran pemerintah
adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk
kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu
kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan
biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut
(Mangkosoebroto, 1993 : 169).
Pengeluaran yang
dilakukan pemerintah menujukkan perannya dalam perekonomian Dalam rangka
mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Menurut Dumairy (1999 : 56)
Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :
a. Peran
alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa
optimal dan mendukung
efisiensi produksi.
b. Peran
distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber
daya, kesempatan dan
hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar.
c. Peran
stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas
perekonomian dan
memulihkannya jika berada dalam keadaan equilibrium.
d. Peran
Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan
ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.[2]
B.
TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH
1.
Pengeluaran
pemerintah secara mikro
Teori mikro
mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor – faktor
yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang –
barang publik dan faktor – faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.
Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah
barang publik yang disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan
terhadap barang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah
yaitu:
a.
Perubahan
permintaan akan barang publik.
b. Perubahan
dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan perubahan dari
kombinasi faktor produksi yang digunakan.
c.
Perubahan
kualitas barang publik.
d.
Perubahan
harga faktor – faktor produksi.
2.
Pengeluaran pemerintah secara makro
A. Teori Keynes
Persamaan keseimbangan
pendapatan nasional menurut Keynes adalah Y= C+I+G. Dimana (Y) merupakan
pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah
Pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai
(G) terhadap Y serta
mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi
pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes,
untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya
untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih
tinggi dari pendapatan nasional,
sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi
(C) dalam perekonomian.
Perpajakan dan pengeluaran pemerintah
saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja
pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi
efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan
dimana pemerintah melaksanakananggaran surplus dalam menekan pengeluaran
pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka
pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan
meningkatkan pengeluaran pemerintah.
Suatu penurunan dalam pengeluaran
pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan
nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (multiplier
effect) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian
mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (over-heating). Sebaliknya
adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka
suatu suntikan
(injection) ke
dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan
agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.
B. Teori
Rostow dan Musgrave
Teori ini dikemukakan
oleh Rostow dan Musgrave yang didasarkan pada pandangan mereka melalui
pengamatan terhadap pembangunan
ekonomi di beberapa Negara.
Model ini menghubungkan tahap – tahap pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang
terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal
perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi
besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana
seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.
Di tahap menengah peranan investasi
pemerintah masih dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta
yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada
akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih
banyak dan lebi baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari
penyediaan prasarana ke aktivitas – aktivitas sosial seperti program
kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.[3]
C. Teori
Wagner
Teori
ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin
besar terhadap GNP. Menurutnya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan
perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat,
terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam
masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.
Hukum
Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:
|
|
<
|
<
.. <
|
|
Keterangan:
|
||
|
PkPP
|
=
|
Pengeluaran pemerintah per kapita
|
|
PPk
|
=
|
Pendapatan
nasional per kapita
|
|
1,2,..,n
|
=
|
Indeks
waktu (tahun)
|
|
|
|
|
Teori Wagner bertitik tolak pada suatu
teori yang disebut organictheory of state. Teori tersebut
menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak. Menurut
Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat
yaitu :
a.
Tuntutan
peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan;
b.
Kenaikan
tingkat pendapatan masyarakat;
c.
Urbanisasi
yang mengiringi pertumbuhan ekonomi;
d.
Perkembangan
demografi;
e.
Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi
perkembangan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara
industri-
industri dan hubungan antara industri dengan
masyarakat akan semakin rumit dan komplekssehingga potensi terjadinya kegagalan
eksternalitas negatif menjadi semakin besar.
Hukum Wagner ini ditunjukkan oleh digram
berikut ini dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk
eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan seperti ditunjukkan kurva
2.
|
|
|
|
Z = kurva
perkembangan pengeluaran pemerintah
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Waktu
|
|
|
Sumber :
Mangkusoebroto
|
|
|
|
|
|||
Gambar 1.1
Kurva Teori Wagner
D. Teori Peacock
dan Wiseman
Teori ini memandang bahwa
pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat
tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran
pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan
dasar dari pemungutan suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat
toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya
pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran
pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk
membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk
membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah
untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.[4]
Menurut mereka perkembangan ekonomi
menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak
berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah
juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP
menyebabkan penerimaan pemerintah yang menjadi semakin besar. Apabila keadaan
normal tersebut terganggu, misalnya karena ada perang, maka pemerintah harus
memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan
pemerintah dari pajak juga harus meningkat, dan pemerintah meningkatkan
penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk
investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan
(displacement effect),
yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta
dialihkan pada aktivitas pemerintah. Selain itu banyak aktivitas pemerintah
yang baru kelihatan setelah terjadinya perang, yang disebut efek inspeksi
(inspection effect). Adanya
gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke
tangan pemerintah, yang disebut efek konsentrasi (concentration effect).
Adanya ketiga efek diatas menyebabkan
bertambahnya aktivitas pemerintah setelah perang sehingga tingkat pajak tidak
turun kembali. Ini digambarkan dalam kurva berikut:
|
Pengeluaran
Pemerintah/GDP
|
D
|
|
|
|
